Sabtu, 13 November 2010
Rabu, 22 September 2010
Selasa, 24 Agustus 2010
KOMUNITAS TENAGA SUKWAN KORWIL PAGERAGEUNG
16 Agu 2010
Menpan Minta DPR Bantu Kendalikan Jumlah PNS
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), EE Mangindaan meminta DPR RI agar membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah PNS di daerah. Permintaan Mangindaan itu disampaikan menyusul adanya penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jumlah pertumbuhan PNS dikendalikan.
Mangindaan mengatakan, banyak anggaran publik yang terkorbankan karena tersedot oleh belanja aparatur negara. "Dibandingkan negara lain, jumlah PNS di Indonesia yang saat ini mencapai 4,7 juta sebenarnya masih normal dan rasionya masih rendah. Hanya saja dengan jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang, maka itu akan sangat mengganggu penetapan formasi CPNS," tutur Mangindaan, Jumat (13/8).
Apalagi dengan adanya rekomendasi DPR agar guru swasta diangkat menjadi PNS tanpa tes, dinilai Mangindaan semakin menyulitkan posisi Kementerian yang dipimpinnya dalam mencari formula yang tepat tentang berapa sebenarnya kebutuhan riil jumlah PNS di lapangan. "Tidak direkomendasikan DPR saja banyak guru swasta yang demo minta di PNS-kan, apalagi ada rekomendasi. Saya mengerti posisi anggota DPR karena sebagai wakil rakyat dia ingin menyenangkan konstituennya. Tapi ya tolong dipikirkan keuangan negara kita, apakah cukup atau tidak," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, pengendalian PNS itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPR sebagai wakil rakyat, kata Mangindaan, juga harus terlibat terutama dalam memberikan opini pada masyarakat bahwa pemda maupun negara butuh aparatur yang bisa melayani publik dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
"Dalam setiap kesempatan berkali-kali saya tegaskan, penerimaan PNS lebih difokuskan pada tenaga profesional yang berbasis kompetensi. Kalaupun ada honorer yang harus diselesaikan, itu hanya yang tercecer dan honorer pemerintah saja. Yang tenaga swasta tidak bisa dan ini tolong dipahami anggota DPR karena dalam UU sudah jelas diatur tentang itu," pungkasnya
Menpan Minta DPR Bantu Kendalikan Jumlah PNS
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), EE Mangindaan meminta DPR RI agar membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah PNS di daerah. Permintaan Mangindaan itu disampaikan menyusul adanya penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jumlah pertumbuhan PNS dikendalikan.
Mangindaan mengatakan, banyak anggaran publik yang terkorbankan karena tersedot oleh belanja aparatur negara. "Dibandingkan negara lain, jumlah PNS di Indonesia yang saat ini mencapai 4,7 juta sebenarnya masih normal dan rasionya masih rendah. Hanya saja dengan jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang, maka itu akan sangat mengganggu penetapan formasi CPNS," tutur Mangindaan, Jumat (13/8).
Apalagi dengan adanya rekomendasi DPR agar guru swasta diangkat menjadi PNS tanpa tes, dinilai Mangindaan semakin menyulitkan posisi Kementerian yang dipimpinnya dalam mencari formula yang tepat tentang berapa sebenarnya kebutuhan riil jumlah PNS di lapangan. "Tidak direkomendasikan DPR saja banyak guru swasta yang demo minta di PNS-kan, apalagi ada rekomendasi. Saya mengerti posisi anggota DPR karena sebagai wakil rakyat dia ingin menyenangkan konstituennya. Tapi ya tolong dipikirkan keuangan negara kita, apakah cukup atau tidak," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, pengendalian PNS itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPR sebagai wakil rakyat, kata Mangindaan, juga harus terlibat terutama dalam memberikan opini pada masyarakat bahwa pemda maupun negara butuh aparatur yang bisa melayani publik dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
"Dalam setiap kesempatan berkali-kali saya tegaskan, penerimaan PNS lebih difokuskan pada tenaga profesional yang berbasis kompetensi. Kalaupun ada honorer yang harus diselesaikan, itu hanya yang tercecer dan honorer pemerintah saja. Yang tenaga swasta tidak bisa dan ini tolong dipahami anggota DPR karena dalam UU sudah jelas diatur tentang itu," pungkasnya
KOMUNITAS TENAGA SUKWAN KORWIL PAGERAGEUNG
16 Agu 2010
Menpan Minta DPR Bantu Kendalikan Jumlah PNS
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), EE Mangindaan meminta DPR RI agar membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah PNS di daerah. Permintaan Mangindaan itu disampaikan menyusul adanya penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jumlah pertumbuhan PNS dikendalikan.
Mangindaan mengatakan, banyak anggaran publik yang terkorbankan karena tersedot oleh belanja aparatur negara. "Dibandingkan negara lain, jumlah PNS di Indonesia yang saat ini mencapai 4,7 juta sebenarnya masih normal dan rasionya masih rendah. Hanya saja dengan jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang, maka itu akan sangat mengganggu penetapan formasi CPNS," tutur Mangindaan, Jumat (13/8).
Apalagi dengan adanya rekomendasi DPR agar guru swasta diangkat menjadi PNS tanpa tes, dinilai Mangindaan semakin menyulitkan posisi Kementerian yang dipimpinnya dalam mencari formula yang tepat tentang berapa sebenarnya kebutuhan riil jumlah PNS di lapangan. "Tidak direkomendasikan DPR saja banyak guru swasta yang demo minta di PNS-kan, apalagi ada rekomendasi. Saya mengerti posisi anggota DPR karena sebagai wakil rakyat dia ingin menyenangkan konstituennya. Tapi ya tolong dipikirkan keuangan negara kita, apakah cukup atau tidak," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, pengendalian PNS itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPR sebagai wakil rakyat, kata Mangindaan, juga harus terlibat terutama dalam memberikan opini pada masyarakat bahwa pemda maupun negara butuh aparatur yang bisa melayani publik dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
"Dalam setiap kesempatan berkali-kali saya tegaskan, penerimaan PNS lebih difokuskan pada tenaga profesional yang berbasis kompetensi. Kalaupun ada honorer yang harus diselesaikan, itu hanya yang tercecer dan honorer pemerintah saja. Yang tenaga swasta tidak bisa dan ini tolong dipahami anggota DPR karena dalam UU sudah jelas diatur tentang itu," pungkasnya
Menpan Minta DPR Bantu Kendalikan Jumlah PNS
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), EE Mangindaan meminta DPR RI agar membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah PNS di daerah. Permintaan Mangindaan itu disampaikan menyusul adanya penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jumlah pertumbuhan PNS dikendalikan.
Mangindaan mengatakan, banyak anggaran publik yang terkorbankan karena tersedot oleh belanja aparatur negara. "Dibandingkan negara lain, jumlah PNS di Indonesia yang saat ini mencapai 4,7 juta sebenarnya masih normal dan rasionya masih rendah. Hanya saja dengan jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang, maka itu akan sangat mengganggu penetapan formasi CPNS," tutur Mangindaan, Jumat (13/8).
Apalagi dengan adanya rekomendasi DPR agar guru swasta diangkat menjadi PNS tanpa tes, dinilai Mangindaan semakin menyulitkan posisi Kementerian yang dipimpinnya dalam mencari formula yang tepat tentang berapa sebenarnya kebutuhan riil jumlah PNS di lapangan. "Tidak direkomendasikan DPR saja banyak guru swasta yang demo minta di PNS-kan, apalagi ada rekomendasi. Saya mengerti posisi anggota DPR karena sebagai wakil rakyat dia ingin menyenangkan konstituennya. Tapi ya tolong dipikirkan keuangan negara kita, apakah cukup atau tidak," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, pengendalian PNS itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPR sebagai wakil rakyat, kata Mangindaan, juga harus terlibat terutama dalam memberikan opini pada masyarakat bahwa pemda maupun negara butuh aparatur yang bisa melayani publik dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
"Dalam setiap kesempatan berkali-kali saya tegaskan, penerimaan PNS lebih difokuskan pada tenaga profesional yang berbasis kompetensi. Kalaupun ada honorer yang harus diselesaikan, itu hanya yang tercecer dan honorer pemerintah saja. Yang tenaga swasta tidak bisa dan ini tolong dipahami anggota DPR karena dalam UU sudah jelas diatur tentang itu," pungkasnya
Rabu, 04 Agustus 2010
Kegiatan KTSi dan PK-KNPI Kec. Pagergaeung
PK-KNPI & KORWIL KTSI
KECAMATAN PAGERAGEUNG
Gelar Pengobatan Gratis Dan Jalan Sehat
Dalam rangka menyambut Bul;an Suci Ramadhan 1431 H dan memperingati HUT RI ke 65, Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK-KNPI) Kec. Pagerageung yang Bekerja sama dengan Kordinator Wilayah Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia ( KTSI ) Kec. Pagerageung, telah melaksanakan kegiatan sosial berupa pengobatan Gratis dan Jalan Sehat yang diikuti oleh sekitar 700 peserta dari berbagai lembaga serta OKP sewilayah kec. Pagerageung bahkan dari luar Kecamatan Pagerageung. Sebelumnya kami PK-KNPI dan Korwil KTSI telah melaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya “Ngaji bareng” serta “Nonton bareng” Final Piala Dunia 2010 yang bekerja sama dengan Harian Umum Radar Tasikmalya.
Maksud dan tujuan kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pertama untuk membangun silaturahmi antar pengurus dan Organisasi kepemudaan lainnya seta menggali existensi peran serta masyarakat khususnya dibidang sosial.
Kegiatan ini sebagai upaya untuk menepis tanggapan sebagian masyarakat bahwa KNPI hanya bergerak dibidang politik saja,padahal KNPI menggarap berbagai kegiatan sosial, keagamaan bahkan pendidikan.
Kamipun sependapat dengan sekjen KTSI korwil pagerageung Sdr Enang Subhan bahwa memang KNPI Sebagai Induk Organisasi harus mampu mengakomodir berbagai elemen .
Atas nama ketua PK-KNPI Kec. Pagerageung mengucapkan terima Kasih kepada pengurus korwil KTSI Kec. Pagerageung khususnya Sdr Enang Subhan sebagai SEKJEN Korwil KTSI Kec. Pagerageung atas kerja samanya.
Harapan kami ke depan terus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang akhirnya dampak positif dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat.
KECAMATAN PAGERAGEUNG
Gelar Pengobatan Gratis Dan Jalan Sehat
Dalam rangka menyambut Bul;an Suci Ramadhan 1431 H dan memperingati HUT RI ke 65, Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK-KNPI) Kec. Pagerageung yang Bekerja sama dengan Kordinator Wilayah Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia ( KTSI ) Kec. Pagerageung, telah melaksanakan kegiatan sosial berupa pengobatan Gratis dan Jalan Sehat yang diikuti oleh sekitar 700 peserta dari berbagai lembaga serta OKP sewilayah kec. Pagerageung bahkan dari luar Kecamatan Pagerageung. Sebelumnya kami PK-KNPI dan Korwil KTSI telah melaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya “Ngaji bareng” serta “Nonton bareng” Final Piala Dunia 2010 yang bekerja sama dengan Harian Umum Radar Tasikmalya.
Maksud dan tujuan kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pertama untuk membangun silaturahmi antar pengurus dan Organisasi kepemudaan lainnya seta menggali existensi peran serta masyarakat khususnya dibidang sosial.
Kegiatan ini sebagai upaya untuk menepis tanggapan sebagian masyarakat bahwa KNPI hanya bergerak dibidang politik saja,padahal KNPI menggarap berbagai kegiatan sosial, keagamaan bahkan pendidikan.
Kamipun sependapat dengan sekjen KTSI korwil pagerageung Sdr Enang Subhan bahwa memang KNPI Sebagai Induk Organisasi harus mampu mengakomodir berbagai elemen .
Atas nama ketua PK-KNPI Kec. Pagerageung mengucapkan terima Kasih kepada pengurus korwil KTSI Kec. Pagerageung khususnya Sdr Enang Subhan sebagai SEKJEN Korwil KTSI Kec. Pagerageung atas kerja samanya.
Harapan kami ke depan terus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang akhirnya dampak positif dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat.
Rabu, 07 Juli 2010
Beria CPNS KTSI Korwil Pagerageung
JAKARTA - Hingga hari ini, Tim Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer belum juga turun ke daerah. Padahal, sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, tim yang terdiri dari tujuh kementerian/lembaga ini sudah harus bekerja Juni lalu.
Tujuannya, agar pada Oktober mendatang tenaga honorer tercecer yang telah diverifikasi bisa ditetapkan. "Timnya belum turun karena masih menunggu pencairan dana APBNP 2010," ujar Kabag Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), FX Dandung Indratno kepada JPNN, Kamis (1/7).
Meski demikian Indratno menegaskan, molornya waktu pelaksanaan validasi dan verifikasi tidak akan berpengaruh pada jadwal seleksi CPNS. Alasannya, karena penyelesaian tenaga honorer akan dilakukan secara bertahap.
"Kan di tingkat instansi terkait sudah dibahas berapa kebutuhan CPNS. Jadi tinggal tunggu persetujuan DPR saja," ungkapnya.
Indratno menambahkan, jika DPR RI menetapkan tenaga honorer tercecer yang masuk tahun ini 150 ribu orang, maka itu dulu yang akan diselesaikan. "Yang honorer tercecer kan tidak perlu dites lagi. Jadi meski turun Juli atau Agustus tidak masalah, karena mereka toh tinggal pemberkasan dan NIP saja," tandasnya.
Namun Indratno tetap berharap dana dari APBN untuk Tim Validasi segera cair demi keabsahan data di lapangan. "Kalau waktu validasinya lebih banyak kan lebih baik agar tingkat error-nya berkurang," sambung Indratno seraya menambahkan, kementrian PAN juga menghimbau agar daerah tidak mudah percaya jika ada pihak-pihak tertentu yang mengaku akan melakukan pencocokan data honorer.
JAKARTA - Hingga hari ini, Tim Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer belum juga turun ke daerah. Padahal, sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, tim yang terdiri dari tujuh kementerian/lembaga ini sudah harus bekerja Juni lalu.
Tujuannya, agar pada Oktober mendatang tenaga honorer tercecer yang telah diverifikasi bisa ditetapkan. "Timnya belum turun karena masih menunggu pencairan dana APBNP 2010," ujar Kabag Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), FX Dandung Indratno kepada JPNN, Kamis (1/7).
Meski demikian Indratno menegaskan, molornya waktu pelaksanaan validasi dan verifikasi tidak akan berpengaruh pada jadwal seleksi CPNS. Alasannya, karena penyelesaian tenaga honorer akan dilakukan secara bertahap.
"Kan di tingkat instansi terkait sudah dibahas berapa kebutuhan CPNS. Jadi tinggal tunggu persetujuan DPR saja," ungkapnya.
Indratno menambahkan, jika DPR RI menetapkan tenaga honorer tercecer yang masuk tahun ini 150 ribu orang, maka itu dulu yang akan diselesaikan. "Yang honorer tercecer kan tidak perlu dites lagi. Jadi meski turun Juli atau Agustus tidak masalah, karena mereka toh tinggal pemberkasan dan NIP saja," tandasnya.
Namun Indratno tetap berharap dana dari APBN untuk Tim Validasi segera cair demi keabsahan data di lapangan. "Kalau waktu validasinya lebih banyak kan lebih baik agar tingkat error-nya berkurang," sambung Indratno seraya menambahkan, kementrian PAN juga menghimbau agar daerah tidak mudah percaya jika ada pihak-pihak tertentu yang mengaku akan melakukan pencocokan data honorer.
Minggu, 06 Juni 2010
Jakarta
Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.
"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).
Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.
Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.
Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011.
Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.
"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).
Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.
Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.
Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011.
Info KTSI Korwil Pagerageung
Jakarta
Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.
"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).
Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.
Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.
Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011
Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.
"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).
Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.
Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.
Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011
Senin, 15 Maret 2010
Tekad Suci Aliansi anak Muda Tasik Utara
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami yang tergabung dengan ASMARA bertekad mempercepatpembvangunan diwilayah tasik utara, kami tak berniat meminta atau memohon cuma kami menuntut apa yang telah menjadi hak kami sebagai masyarakat kecil yang ingin terlaksananya percepatan Pembangunan diwilayah tasik utara.
Sabtu, 16 Januari 2010
PK-KNPI Kec. pagerageung Tanam Seribu Pohon
dalam rangka ikut berpartisipasi denga program pemerintah, Sabtu tanggal 16 januari 2010 PK-KNPI Kec. Pagerageung telah melaksanakan tanam seribu pohon,a. badrudin selaku Ketua Umum menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan program kerja PK-KNPI kec. pagerageung,
Rabu, 13 Januari 2010
PORSADIN TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
Pada tangal 8 s/d 10 januari 2010 Porsadin III tingkat Kabupaten Tasikmalaya telah Sukses diselenggarakan diwilayah utara hususnya diwilayah Kecamatan Pagerageung, dan pembukaannyapun dibuka langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Bapak H. Tatang Farhanul Hakim M.Pd, dalam acara tersebut dihadiri pula oleh pemerintahan kabupaten Tasikmalaya diantaranya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tasikmlay, Kandepag Kabupten Tasikmalaya,Camat sewilayah Kabupaten Tasikmalaya, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Sewilaya Kecamatan pagerageung yang tergabung dalam PK-KNPI Kec. pagerageung Kegiatan tersebut dengan sukses dilaksanakan berkat kerjasama seluruh komponen baik dari pihak pemerintah, masyarakat,KKDT dan OKP-OKP khususnya PK-KNPI Kecamatan Pagerageung yang di Ketuai oleh A. Badrudin imbuh Ketua Pelaksana Panitia lokal Ato Rinanto S.Ip.Camat Pagerageung Drs Cepi Syaprudin Rusydi menambahkan bahwa kegiatan ini adalah hajat kabuapten yang pertama kali diselenggarakan di Kec. Pagerageung dan alhamdulillah walau pertamakali tetapi sukses,Asep Tita Diana SE selaku Ketua KTSI Korwil Pagerageung menimpali bhwa PORSADIN III yang diselenggarakan di Kec. Pagerageung.
Minggu, 29 November 2009
Tasik Utara
Asmara(aliansi anak Muda Tasik Utara )
Kami aliansi anak muda tasik utara mndukung Tasik Utara untuk memisahkan diri dari kabupaten tasikmalaya menjadi kabupaten tasik utara.karena hanya dngan mmisahkan diri dari kaupaten tasikmalaya masyarakat tasik utara bisa sejahtra,
Kami aliansi anak muda tasik utara mndukung Tasik Utara untuk memisahkan diri dari kabupaten tasikmalaya menjadi kabupaten tasik utara.karena hanya dngan mmisahkan diri dari kaupaten tasikmalaya masyarakat tasik utara bisa sejahtra,
Langganan:
Postingan (Atom)
